Ruangsidang.com – Presiden Prabowo Subianto memberikan kepastian mengenai pencairan tunjangan hari raya (THR) bagi aparatur sipil negara (ASN) serta pekerja swasta pada tahun 2025. Kepastian ini disampaikan dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (17/2/2025), saat membahas kebijakan ekonomi nasional.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mengungkapkan berbagai kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama tahun 2025. Salah satu kebijakan utama adalah pencairan THR bagi ASN dan pegawai swasta pada bulan Maret 2025. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan berbagai stimulus guna mendukung perekonomian menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri 2025.
Kebijakan Stimulus Ekonomi
Beberapa langkah strategis yang diumumkan oleh Presiden Prabowo mencakup berbagai aspek ekonomi, termasuk kenaikan upah minimum provinsi (UMP) serta optimalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos). Program bansos yang akan dioptimalkan mencakup Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), yang dijadwalkan akan disalurkan pada Februari dan Maret 2025.
Selain itu, pemerintah juga memberikan sejumlah stimulus untuk mendukung perekonomian selama Ramadan dan Lebaran. Stimulus ini meliputi diskon harga tiket pesawat, diskon tarif tol, serta program belanja seperti Harbolnas 2025, EPIC Sales 2025, dan BINA Diskon 2025. Pemerintah juga menggulirkan program pariwisata mudik Lebaran bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan BUMN terkait, serta menjaga stabilitas harga pangan.
Langkah Strategis Transformasi Ekonomi
Prabowo menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk terus mendorong daya saing ekonomi melalui berbagai kebijakan strategis. Beberapa program utama yang disiapkan meliputi:
- Program makan bergizi gratis.
- Ketahanan pangan dan energi.
- Optimalisasi pengelolaan BUMN melalui Danantara.
- Kebijakan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) guna mendukung pembangunan tiga juta rumah serta pengendalian inflasi.
- Pengembangan kawasan industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
- Kredit investasi untuk industri padat karya.
- Revisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 2021 guna mempermudah iklim usaha.
- Keberlanjutan kebijakan tax holiday dan tax allowance guna menjaga daya saing investasi.
- Perpanjangan penyimpanan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) di dalam negeri.
- Realisasi pendirian usaha bullion.
- Penghapusan buku tagih utang macet bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Kebijakan Internasional
Di bidang internasional, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia akan terus memperkuat kerja sama ekonomi global. Beberapa langkah yang akan diambil antara lain:
- Bergabung dengan kelompok ekonomi BRICS.
- Menyelesaikan perjanjian Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA).
- Proses aksesi Indonesia ke Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).
- Penyelesaian negosiasi Indonesia-Uni Eropa CEPA.
Fokus Menurunkan Harga
Selain membahas kebijakan ekonomi, Presiden Prabowo juga menyinggung upaya pemerintah dalam menekan harga tiket pesawat menjelang musim mudik Lebaran. Ia menegaskan bahwa harga tiket pesawat harus turun guna memberikan kemudahan bagi masyarakat. Prabowo juga menyatakan keinginannya untuk menjadi presiden yang fokus pada stabilitas harga.
“Harga tiket pesawat harus turun. Kalau bisa, harga tiket haji juga turun. Tapi di sisi lain, harga gabah untuk petani harus naik,” ujar Prabowo dalam acara peringatan HUT ke-17 Partai Gerindra di Sentul, Bogor, Sabtu (15/2/2025).
Dengan berbagai kebijakan yang telah disiapkan baik THR maupun efisiensi anggaran, pemerintah berharap daya beli masyarakat dapat terjaga dan pertumbuhan ekonomi tetap stabil di tengah tantangan global.
