Jumlah penduduk miskin ekstrem di Indonesia turun signifikan menjadi 2,38 juta jiwa, setara 0,85 persen dari populasi.
Angka ini bukan sekadar statistik; ini adalah cerminan bahwa kerja keras bangsa menuju kesejahteraan inklusif mulai menunjukkan hasil nyata. Seperti pepatah lama mengatakan
“Air beriak tanda tak dalam, orang bijak tanda tak sombong”
Pencapaian positif di tengah berbagai macam tekanan ekonomi baik lokal maupun global, justru mengingatkan kita untuk tetap rendah hati dan tidak puas dengan capaian saat ini. Masih ada 2,38 juta jiwa yang hidup dalam kondisi paling rentan, dan mereka adalah cermin bahwa perjuangan menuju keadilan sosial masih membutuhkan upaya berkelanjutan.
Data BPS menunjukkan tren penurunan yang konsisten: dari 2,78 juta orang (0,99%) pada September 2024 menjadi 2,38 juta orang (0,85%) per Maret 2025. Dibanding Maret 2024, penurunannya lebih tajam lagi, mencapai 1,18 juta orang. Penilaian ini menggunakan standar internasional Bank Dunia, yaitu pengeluaran di bawah 2,15 dolar Amerika per hari berdasarkan kemampuan daya beli 2017.
Bersamaan dengan itu, tingkat ketimpangan yang diukur melalui rasio gini juga menurun. Per Maret 2025, rasio gini nasional tercatat 0,375, turun dari 0,381 pada September 2024. Namun, angka ini masih menyimpan ironi: ketimpangan di kota mencapai 0,395, jauh lebih tinggi dibanding desa yang hanya 0,299. Kota-kota besar masih menjadi episentrum jurang sosial, bahkan ketika rata-rata nasional membaik.
Relevansi bagi Kebijakan Luar Negeri dan Diplomasi
Dalam praktik kerja-kerja hubungan internasional dan dari banyak data dan referensi, saya melihat data ini memiliki makna lebih luas daripada sekadar capaian domestik.
Dunia saat ini menilai kredibilitas sebuah negara bukan hanya dari pertumbuhan ekonomi atau kapabilitas militernya, tetapi juga dari keberhasilannya mengangkat rakyatnya keluar dari kemiskinan ekstrem. Laporan kemajuan ini menjadi kartu reputasi yang bisa kita bawa ke meja diplomasi yang dimulai dari forum G20 hingga Sidang Umum PBB, memperlihatkan bahwa Indonesia didengar dalam isu pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial global.
Indonesia sering mengadvokasi kesetaraan pembangunan di negara-negara Selatan Global. Dengan bukti nyata penurunan kemiskinan ekstrem, kita bisa berbicara bukan hanya sebagai pengamat, tetapi sebagai pelaku. Ini memperkuat posisi kita dalam kerja sama dalam kerangka ASEAN dan OKI, sekaligus memberi dasar moral saat kita menyuarakan keadilan bagi rakyat Palestina, Rohingya, dan komunitas tertindas lainnya di forum internasional.
Permasalahan Klasik Kota Besar yang Belum Terselesaikan
Meski angka nasional membaik, ketimpangan yang tinggi di ibukota menuntut kebijakan lebih tajam. Kota adalah pusat ekonomi sekaligus titik rapuh. Ketika jurang si kaya dan miskin semakin lebar, stabilitas sosial dan politik ikut terancam. Pemerintah pusat dan daerah harus mengarahkan program perlindungan sosial yang lebih adaptif untuk warga urban miskin: hunian terjangkau, akses transportasi publik, dan peluang kerja layak.
Dalam konteks diplomasi ekonomi, keberhasilan menekan kemiskinan ekstrem juga menjadi modal untuk menarik investasi yang inklusif. Investor global semakin menilai kesenjangan sosial sebagai indikator risiko. Indonesia yang mampu mengendalikan ketimpangan akan dipandang lebih stabil dan berdaya saing.
Mengingat benchmarking investor global biasanya mengarah ke ibu kota atau kota besar di Indonesia, maka penyelesaian ketimpangan ekonomi yang tinggi di kota-kota besar harus menjadi perhatian khusus bagi pengampu kepentingan dan kebijakan.
Momentum untuk Narasi Besar Indonesia
Penurunan kemiskinan ekstrem ini bukanlah akhir cerita. Dua juta lebih warga masih hidup dalam kondisi paling rentan. Namun, pencapaian positif ini, setidaknya memberi momentum untuk membangun narasi besar Indonesia sebagai bangsa yang bangkit dari berbagai krisis seperti pandemi, inflasi global, hingga dinamika geopolitik.
Di tengah dunia yang terbelah oleh perang dan rivalitas blok, Indonesia dapat menawarkan kisah lain: kisah transformasi sosial-ekonomi yang berpihak pada kemanusiaan. Inilah diplomasi paling kuat. Diplomasi yang bukan sekadar pidato di forum dunia, tetapi teladan nyata dari rumah kita sendiri.
Tulisan ini merefleksikan paradigma baru diplomasi Indonesia yang tidak lagi bertumpu pada retorika semata, melainkan pada prestasi konkret pembangunan sosial. Penurunan kemiskinan ekstrem dari 0,99% menjadi 0,85% dalam kurun enam bulan menunjukkan efektivitas kebijakan perlindungan sosial yang terukur dan berbasis data.
Namun, paradoks urban-rural dalam ketimpangan (rasio Gini kota 0,395 vs desa 0,299) mengungkap tantangan struktural yang memerlukan pendekatan kebijakan yang lebih sophisticated. Fenomena ini mencerminkan urbanisasi yang tidak diimbangi dengan distribusi kesempatan ekonomi yang merata, sebuah masalah klasik negara berkembang yang sedang bertransformasi.
Dari perspektif diplomasi publik, pencapaian ini memperkuat soft power Indonesia di forum multilateral. Ketika negara-negara maju menghadapi stagnasi ekonomi dan polarisasi sosial, Indonesia hadir dengan narasi alternatif tentang inclusive growth yang dapat menjadi model bagi Global South. Hal ini sejalan dengan visi Indonesia sebagai middle power yang berupaya membangun tatanan global yang lebih berkeadilan.
Prof. Dr. Ali Mochtar Ngabalin, M.Si
Ketua DPP Partai Golkar Bidang Kebijakan Politik Luar Negeri
Guru Besar Hubungan Internasional, Busan University of Foreign Studies, Korea Selatan
Tidak banyak kabar baik yang mampu menembus riuhnya berita konflik global dan krisis pangan internasional. Namun, laporan Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2025 patut menjadi pengecualian:
Jumlah penduduk miskin ekstrem di Indonesia turun signifikan menjadi 2,38 juta jiwa, setara 0,85 persen dari populasi.
Angka ini bukan sekadar statistik; ini adalah cerminan bahwa kerja keras bangsa menuju kesejahteraan inklusif mulai menunjukkan hasil nyata. Seperti pepatah lama mengatakan
“Air beriak tanda tak dalam, orang bijak tanda tak sombong”
Pencapaian positif di tengah berbagai macam tekanan ekonomi baik lokal maupun global, justru mengingatkan kita untuk tetap rendah hati dan tidak puas dengan capaian saat ini. Masih ada 2,38 juta jiwa yang hidup dalam kondisi paling rentan, dan mereka adalah cermin bahwa perjuangan menuju keadilan sosial masih membutuhkan upaya berkelanjutan.
Data BPS menunjukkan tren penurunan yang konsisten: dari 2,78 juta orang (0,99%) pada September 2024 menjadi 2,38 juta orang (0,85%) per Maret 2025. Dibanding Maret 2024, penurunannya lebih tajam lagi, mencapai 1,18 juta orang. Penilaian ini menggunakan standar internasional Bank Dunia, yaitu pengeluaran di bawah 2,15 dolar Amerika per hari berdasarkan kemampuan daya beli 2017.
Bersamaan dengan itu, tingkat ketimpangan yang diukur melalui rasio gini juga menurun. Per Maret 2025, rasio gini nasional tercatat 0,375, turun dari 0,381 pada September 2024. Namun, angka ini masih menyimpan ironi: ketimpangan di kota mencapai 0,395, jauh lebih tinggi dibanding desa yang hanya 0,299. Kota-kota besar masih menjadi episentrum jurang sosial, bahkan ketika rata-rata nasional membaik.
Relevansi bagi Kebijakan Luar Negeri dan Diplomasi
Dalam praktik kerja-kerja hubungan internasional dan dari banyak data dan referensi, saya melihat data ini memiliki makna lebih luas daripada sekadar capaian domestik.
Dunia saat ini menilai kredibilitas sebuah negara bukan hanya dari pertumbuhan ekonomi atau kapabilitas militernya, tetapi juga dari keberhasilannya mengangkat rakyatnya keluar dari kemiskinan ekstrem. Laporan kemajuan ini menjadi kartu reputasi yang bisa kita bawa ke meja diplomasi yang dimulai dari forum G20 hingga Sidang Umum PBB, memperlihatkan bahwa Indonesia didengar dalam isu pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial global.
Indonesia sering mengadvokasi kesetaraan pembangunan di negara-negara Selatan Global. Dengan bukti nyata penurunan kemiskinan ekstrem, kita bisa berbicara bukan hanya sebagai pengamat, tetapi sebagai pelaku. Ini memperkuat posisi kita dalam kerja sama dalam kerangka ASEAN dan OKI, sekaligus memberi dasar moral saat kita menyuarakan keadilan bagi rakyat Palestina, Rohingya, dan komunitas tertindas lainnya di forum internasional.
Permasalahan Klasik Kota Besar yang Belum Terselesaikan
Meski angka nasional membaik, ketimpangan yang tinggi di ibukota menuntut kebijakan lebih tajam. Kota adalah pusat ekonomi sekaligus titik rapuh. Ketika jurang si kaya dan miskin semakin lebar, stabilitas sosial dan politik ikut terancam. Pemerintah pusat dan daerah harus mengarahkan program perlindungan sosial yang lebih adaptif untuk warga urban miskin: hunian terjangkau, akses transportasi publik, dan peluang kerja layak.
Dalam konteks diplomasi ekonomi, keberhasilan menekan kemiskinan ekstrem juga menjadi modal untuk menarik investasi yang inklusif. Investor global semakin menilai kesenjangan sosial sebagai indikator risiko. Indonesia yang mampu mengendalikan ketimpangan akan dipandang lebih stabil dan berdaya saing.
Mengingat benchmarking investor global biasanya mengarah ke ibu kota atau kota besar di Indonesia, maka penyelesaian ketimpangan ekonomi yang tinggi di kota-kota besar harus menjadi perhatian khusus bagi pengampu kepentingan dan kebijakan.
Momentum untuk Narasi Besar Indonesia
Penurunan kemiskinan ekstrem ini bukanlah akhir cerita. Dua juta lebih warga masih hidup dalam kondisi paling rentan. Namun, pencapaian positif ini, setidaknya memberi momentum untuk membangun narasi besar Indonesia sebagai bangsa yang bangkit dari berbagai krisis seperti pandemi, inflasi global, hingga dinamika geopolitik.
Di tengah dunia yang terbelah oleh perang dan rivalitas blok, Indonesia dapat menawarkan kisah lain: kisah transformasi sosial-ekonomi yang berpihak pada kemanusiaan. Inilah diplomasi paling kuat. Diplomasi yang bukan sekadar pidato di forum dunia, tetapi teladan nyata dari rumah kita sendiri.
Tulisan ini merefleksikan paradigma baru diplomasi Indonesia yang tidak lagi bertumpu pada retorika semata, melainkan pada prestasi konkret pembangunan sosial. Penurunan kemiskinan ekstrem dari 0,99% menjadi 0,85% dalam kurun enam bulan menunjukkan efektivitas kebijakan perlindungan sosial yang terukur dan berbasis data.
Namun, paradoks urban-rural dalam ketimpangan (rasio Gini kota 0,395 vs desa 0,299) mengungkap tantangan struktural yang memerlukan pendekatan kebijakan yang lebih sophisticated. Fenomena ini mencerminkan urbanisasi yang tidak diimbangi dengan distribusi kesempatan ekonomi yang merata, sebuah masalah klasik negara berkembang yang sedang bertransformasi.
Dari perspektif diplomasi publik, pencapaian ini memperkuat soft power Indonesia di forum multilateral. Ketika negara-negara maju menghadapi stagnasi ekonomi dan polarisasi sosial, Indonesia hadir dengan narasi alternatif tentang inclusive growth yang dapat menjadi model bagi Global South. Hal ini sejalan dengan visi Indonesia sebagai middle power yang berupaya membangun tatanan global yang lebih berkeadilan.
