Perubahan budaya berlalu lintas tidak selalu dimulai dari penindakan. Di tengah upaya pemerintah menyiapkan pemberlakuan penertiban kendaraan Over Dimension dan Over Load (ODOL) pada 1 Januari 2027, Korlantas Polri memilih membuka ruang dialog dengan para pengemudi angkutan barang. Pendekatan tersebut menjadi bagian dari strategi membangun kesadaran bersama bahwa keselamatan di jalan raya merupakan kepentingan semua pihak.
Melalui program Gakkum Humanis, Korlantas Polri menggelar sosialisasi mengenai kendaraan Over Dimension dan Over Load di KM 29 A Tol Jakarta-Cikampek. Kegiatan tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari instansi pemerintah, pengelola jalan tol, hingga perusahaan yang bergerak di bidang keselamatan transportasi. Sasaran utamanya adalah para sopir truk dan pelaku usaha angkutan barang yang setiap hari menjadi bagian penting dalam rantai distribusi logistik nasional.
Berbeda dengan pendekatan yang identik dengan penegakan hukum, kegiatan ini lebih menitikberatkan pada edukasi. Para pengemudi diberikan pemahaman mengenai dampak kendaraan yang dimodifikasi melebihi dimensi standar maupun membawa muatan di atas kapasitas. Selain meningkatkan risiko kecelakaan, praktik tersebut juga mempercepat kerusakan jalan dan berpotensi membahayakan pengguna jalan lainnya.
Kasubditwal dan PJR Ditgakkum Korlantas Polri Kombes Pol Ruben Verry Takaendengan menjelaskan bahwa kegiatan sosialisasi dilaksanakan secara kolaboratif agar pesan keselamatan dapat menjangkau lebih banyak kalangan.
Menurutnya, sinergi bersama seluruh pemangku kepentingan diperlukan untuk meningkatkan perhatian terhadap persoalan Over Dimension dan Over Load, sekaligus mempersiapkan seluruh pihak sebelum kebijakan penertiban diberlakukan secara penuh.
Ia juga mengingatkan bahwa tahap yang sedang berlangsung saat ini masih berupa edukasi. Oleh karena itu, Korlantas Polri memberikan kesempatan kepada para pengusaha maupun pengemudi untuk mulai menyesuaikan armada dan pola operasional agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada 2027.
Selain menyasar pengemudi, imbauan juga ditujukan kepada para pemilik perusahaan angkutan barang. Mereka diminta melakukan normalisasi terhadap kendaraan yang telah mengalami modifikasi over dimensi sehingga seluruh armada dapat memenuhi standar keselamatan dan persyaratan teknis yang berlaku.
Pendekatan tersebut mendapat respons positif dari para sopir truk yang mengikuti kegiatan. Mereka menilai edukasi secara langsung memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai tujuan kebijakan Zero ODOL, sekaligus membuka kesempatan untuk menyampaikan kondisi yang mereka hadapi di lapangan.
Salah seorang pengemudi, Sutrisno, mengaku para sopir pada dasarnya ingin mematuhi aturan lalu lintas. Namun, ia berharap perusahaan angkutan juga memberikan dukungan melalui kebijakan operasional yang selaras dengan ketentuan pemerintah.
Harapan serupa disampaikan Ade Irawan, pengemudi truk pengangkut minyak goreng dengan rute Jakarta-Bandung. Menurutnya, besaran muatan umumnya ditentukan oleh perusahaan, sedangkan pengemudi hanya menjalankan tugas sesuai arahan.
Ia berharap sosialisasi yang dilakukan Korlantas Polri dapat mendorong perusahaan mulai menyesuaikan kebijakan pengangkutan sehingga pengemudi tidak lagi berada dalam posisi yang sulit ketika harus membawa muatan melebihi kapasitas kendaraan.
Respons para sopir tersebut menunjukkan bahwa persoalan Over Dimension dan Over Load bukan hanya berkaitan dengan perilaku individu di balik kemudi. Kebijakan perusahaan, sistem distribusi logistik, hingga kesadaran seluruh pelaku usaha menjadi faktor yang saling berkaitan dalam menciptakan transportasi yang lebih aman.
Di sela kegiatan, Korlantas Polri juga menyalurkan bantuan sosial kepada para pengemudi truk sebagai bentuk apresiasi atas peran mereka dalam menjaga kelancaran distribusi logistik nasional. Bantuan tersebut disambut hangat oleh para sopir yang mengaku merasa diperhatikan, tidak hanya sebagai objek sosialisasi, tetapi juga sebagai mitra dalam membangun budaya keselamatan berlalu lintas.
Program Gakkum Humanis menjadi gambaran bahwa transformasi menuju Zero ODOL 2027 tidak hanya mengandalkan regulasi dan pengawasan. Dialog, edukasi, kepedulian, serta kolaborasi lintas sektor menjadi fondasi penting agar perubahan dapat diterima dan dijalankan secara berkelanjutan.
Pada akhirnya, keberhasilan kebijakan Zero ODOL akan sangat ditentukan oleh komitmen bersama antara pemerintah, aparat penegak hukum, pelaku usaha, dan para pengemudi. Ketika seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai pentingnya keselamatan, maka jalan raya tidak hanya menjadi jalur distribusi barang, tetapi juga ruang publik yang lebih aman bagi seluruh masyarakat.
