JAKARTA — Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) mendalami sejumlah temuan di Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pemeriksaan tidak hanya menyasar keberadaan fasilitas di kawasan lapas, tetapi juga menelusuri asal-usul barang, status aset negara, serta tanggung jawab pejabat yang terkait dengan pengelolaannya.
Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kemenimipas Mashudi menjelaskan salah satu barang yang menjadi perhatian ialah bingkai foto terpidana kasus korupsi Jimmy Masrin. Foto tersebut sebelumnya terlihat berada di sebuah bangunan yang disebut berada di kawasan rumah mewah Lapas Cibinong.
Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XIII DPR RI pada Senin (28/9/2026), Mashudi menjelaskan bahwa bingkai foto tersebut bukan bagian dari fasilitas yang sengaja diberikan kepada warga binaan. Menurut dia, barang itu merupakan hasil razia keamanan yang sebelumnya telah diamankan petugas.
Penjelasan tersebut menjadi bagian dari klarifikasi pemerintah terhadap berbagai informasi mengenai fasilitas di kawasan Lapas Cibinong. Karena itu, pemeriksaan terhadap asal-usul dan status barang menjadi penting untuk membedakan barang hasil penertiban dengan fasilitas yang digunakan secara tidak semestinya.
Selain foto tersebut, Kemenimipas juga memberikan penjelasan mengenai bangunan di area Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE). Bangunan yang sempat dinilai menyerupai tempat penginapan kontainer itu disebut merupakan kantor operasional untuk kegiatan penggemukan sapi.
Mashudi mengatakan pembangunan bangunan tersebut menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2026. Dengan demikian, status serta peruntukan bangunan perlu dilihat berdasarkan dokumen pembangunan dan penggunaannya.
Pemeriksaan juga menemukan persoalan administrasi terkait rumah dinas. Dari 16 unit rumah dinas yang berada di kawasan tersebut, sebanyak 13 bangunan belum tercatat dalam Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (Simak BMN).
Kemenimipas kini mendalami tiga aspek terhadap bangunan tersebut, yakni administrasi, status aset, dan pemanfaatannya. Penelusuran diperlukan untuk memastikan seluruh aset negara tercatat serta digunakan sesuai peruntukannya.
Di sisi lain, proses pemeriksaan internal juga berlanjut. Kemenimipas sebelumnya menonaktifkan lima pejabat struktural Lapas Cibinong untuk menjalani pemeriksaan terkait temuan Ombudsman.
Kelima pejabat tersebut terdiri atas kepala lapas, kepala pengamanan lapas, kepala seksi pembinaan dan pendidikan, kepala seksi keamanan dan ketertiban, serta kepala urusan umum. Penonaktifan dilakukan agar pemeriksaan terhadap kondisi dan pengelolaan lapas dapat berjalan.
Inspektur Jenderal Kemenimipas Rudi Setiawan mengatakan pemeriksaan internal dilakukan berdasarkan arahan Menteri Imipas Agus Andrianto. Tim pemeriksa bekerja bersama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk menindaklanjuti temuan Ombudsman.
Pemeriksaan tersebut akan menentukan apakah terdapat pelanggaran administrasi, disiplin, atau ketentuan lain. Jika pemeriksaan menemukan bukti pelanggaran, Kemenimipas menyatakan terdapat mekanisme sanksi sesuai aturan dan kode etik yang berlaku.
Dengan demikian, penanganan temuan di Lapas Cibinong masih berlangsung pada beberapa aspek sekaligus. Pemerintah perlu memastikan keterangan mengenai barang, bangunan, dan aset dapat dibuktikan melalui pemeriksaan dokumen serta kondisi di lapangan.
