Ruangsidang.com – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi mengambil langkah tegas dengan mencopot Kepala Sekolah (Kepsek) SMAN 6 Depok yang tetap memberangkatkan siswanya untuk study tour ke Jawa Timur (Jatim). Keputusan ini diteken langsung oleh Dedi pada hari pertamanya menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat.
“Saya langsung bekerja, dan hari ini juga sudah ada keputusan tentang penonaktifan Kepala SMAN 6 Depok karena melanggar surat edaran gubernur yang melarang perjalanan siswa ke luar provinsi,” ujar Dedi saat ditemui di Istana, Jakarta, Kamis (20/2/2025).
Langkah Tegas untuk Pembenahan Pendidikan
Dedi menegaskan bahwa penonaktifan ini merupakan bagian dari upayanya untuk membenahi sistem pendidikan di Jawa Barat. Ia juga memerintahkan tim inspektorat untuk melakukan pemeriksaan terkait dugaan pungutan yang dilakukan pihak sekolah terhadap siswa.
“Hari ini juga saya sudah perintahkan inspektur untuk memeriksa apakah ada pungutan di luar ketentuan atau tidak,” katanya.
Menurut Dedi, berbagai persoalan seperti Program Indonesia Pintar (PIP), pungutan liar, serta kebijakan study tour perlu ditertibkan agar tidak meresahkan masyarakat Jawa Barat.
Tetap Berangkat Meski Dilarang
Diketahui, sebanyak 347 siswa SMAN 6 Depok tetap diberangkatkan ke Surabaya dalam rangka Kunjungan Objek Belajar (KOB) selama delapan hari hingga Senin (24/2/2025). Keputusan ini diambil meskipun Dedi telah mengimbau agar kegiatan tersebut ditiadakan.
Humas SMAN 6 Depok, Syahri Muhammad, menjelaskan bahwa keberangkatan siswa sudah mendapat persetujuan dari wali murid, komite sekolah, dan pihak sekolah dalam rapat darurat pada Minggu (16/2/2025). Menurutnya, waktu yang tersedia untuk membatalkan kegiatan tersebut sangat terbatas.
“Seluruh siswa yang berangkat berjumlah 347 orang dari kelas 11, dengan total sembilan kelas. Keputusan tetap berangkat diambil karena jarak waktu dari imbauan Pak Dedi ke hari keberangkatan hanya satu hari,” ungkap Syahri, Selasa (18/2/2025).
Komitmen Gubernur Jabar dalam Tata Kelola Sekolah
Penonaktifan kepala sekolah ini menjadi langkah awal Dedi Mulyadi dalam menata kembali sistem pendidikan di Jawa Barat. Ia berkomitmen untuk menegakkan aturan demi memastikan kepentingan siswa dan orang tua tetap terlindungi.
“Ini adalah bagian dari reformasi manajemen pendidikan di Jawa Barat. Ke depan, kami akan memastikan aturan yang dibuat dijalankan dengan baik oleh seluruh pihak terkait,” tegasnya.
Langkah ini juga menjadi sinyal bagi sekolah lain agar lebih patuh terhadap kebijakan pemerintah provinsi demi menciptakan sistem pendidikan yang lebih transparan dan bertanggung jawab.
