Kepolisian mulai berlakukan tilang manual para pengendara sepeda motor yang tidak memasang pelat nomor atau dengan sengaja menutupinya. Penindakan ini dilakukan secara manual di berbagai titik jalan, terutama di wilayah hukum Polda Metro Jaya.
Belakangan ini, marak fenomena pemotor yang menghilangkan atau menutupi pelat nomor kendaraan. Modus yang digunakan beragam, mulai dari mencoret, melapisi dengan masker, hingga melepas pelat nomor bagian belakang. Diduga, tindakan ini bertujuan untuk menghindari sistem tilang elektronik (ETLE) yang mengandalkan identifikasi nomor kendaraan saat pelanggaran terjadi.
Dengan pelat nomor yang disamarkan atau tidak ada sama sekali, para pelanggar berharap lolos dari deteksi kamera pengawas. Namun, kini aparat kepolisian menanggapi serius tren ini. Langkah penindakan manual kembali diintensifkan guna mengatasi pelanggaran serupa yang tak bisa dijangkau ETLE.
Melalui akun resmi X (sebelumnya Twitter) TMC Polda Metro Jaya, tampak petugas lalu lintas melakukan pemeriksaan terhadap pengendara yang menutup pelat nomor menggunakan masker. Dalam video yang diunggah, terdengar petugas menyampaikan bahwa pelanggaran tersebut dikenai sanksi tilang karena juga tidak memasang pelat belakang.
“Dilaporkan dari TL Halim Baru, penindakan kepada roda dua yang menutup TNKB-nya dengan masker, lanjut diberi tindakan penilangan dan ternyata TNKB bagian belakang juga tidak terpasang,” bunyi suara dalam video tersebut.
Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Ojo Ruslani, menegaskan bahwa tindakan menyembunyikan pelat nomor adalah bentuk pelanggaran hukum. Ia memastikan pelanggar akan dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
“Saya ingin menyampaikan bahwa itu adalah sebuah pelanggaran,” ujar Ojo.
Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, setiap kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan wajib dilengkapi dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Hal tersebut tercantum dalam Pasal 68 ayat 1.
Sementara itu, Pasal 280 dalam undang-undang yang sama menyatakan bahwa siapa pun yang mengemudikan kendaraan tanpa TNKB yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dikenai pidana kurungan paling lama dua bulan atau denda maksimal Rp 500.000.
Langkah ini diambil sebagai bentuk pengawasan dan penertiban lalu lintas. Kepolisian berharap masyarakat lebih sadar akan pentingnya kelengkapan identitas kendaraan, terutama pelat nomor yang merupakan bagian wajib dalam administrasi dan pengawasan di jalan raya.
Dengan meningkatnya kesadaran pengguna jalan serta penegakan hukum yang konsisten, pelanggaran lalu lintas diharapkan dapat ditekan. Selain untuk keamanan dan ketertiban, tindakan ini juga menjadi bentuk edukasi agar pengendara lebih taat aturan saat berkendara.
Langkah tegas ini menjadi sinyal bahwa kepatuhan terhadap aturan lalu lintas tak bisa ditawar. Polisi memastikan penindakan akan terus dilakukan bagi setiap pelanggaran, baik melalui sistem elektronik maupun penindakan langsung di lapangan.
