Ruangsidang.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menanggapi keluhan terkait penurunan omzet kantin sekolah sejak diberlakukannya Program Unggulan Presiden Prabowo Makan Bergizi Gratis (MBG). Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi, menyatakan akan melakukan evaluasi terhadap situasi tersebut untuk memastikan keberlanjutan program yang bermanfaat tanpa mengorbankan pihak lain.
“Kami masih dalam tahap evaluasi MBG. Fokus utama saat ini adalah mengembangkan program ini sesuai rencana. Namun, terkait keluhan kantin sekolah yang mengalami penurunan pendapatan, kami akan melakukan evaluasi lebih lanjut,” ujar Teguh dalam pernyataannya, Selasa (14/1/2025), dikutip dari Antara.
Program MBG: Langkah Awal dan Target
Program Makan Bergizi Gratis resmi diluncurkan pada 6 Januari 2025 dan kini telah berjalan di 26 provinsi, termasuk DKI Jakarta. Sebagai bagian dari pelaksanaannya, sebanyak 190 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah bertugas menyiapkan makanan bergizi gratis bagi pelajar. Hingga saat ini, sekitar 570.000 siswa telah menerima manfaat dari program tersebut. Pemerintah menargetkan untuk meningkatkan cakupan hingga 937 SPPG pada Maret 2025, dengan total penerima manfaat mencapai 3 juta orang.
Dapur-dapur untuk mendukung program MBG tersebar di berbagai daerah, mulai dari Aceh hingga Papua Selatan. Provinsi DKI Jakarta menjadi salah satu wilayah yang diharapkan menjadi model implementasi program ini di tingkat nasional.
Evaluasi Bersama Badan Gizi Nasional
Teguh juga menyampaikan bahwa evaluasi tidak hanya mencakup dampak terhadap kantin sekolah, tetapi juga melibatkan seluruh aspek penyelenggaraan program. Badan Gizi Nasional (BGN), sebagai penanggung jawab program MBG, akan dilibatkan dalam proses evaluasi ini untuk memastikan setiap aspek berjalan sesuai rencana dan memberikan dampak positif.
“Evaluasi ini penting agar program berjalan optimal tanpa mengabaikan keberlanjutan ekonomi bagi kantin sekolah. Kami juga akan mendengar masukan dari berbagai pihak,” jelas Teguh.
Sejumlah pengelola kantin sekolah mengeluhkan penurunan pendapatan sejak program MBG mulai diterapkan. Hal ini diduga karena siswa lebih memilih untuk mengonsumsi makanan gratis yang disediakan melalui program tersebut. Meski demikian, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk mencari solusi yang seimbang agar kedua pihak, baik pelajar maupun pengelola kantin, dapat memperoleh manfaat yang adil.
Potensi Perbaikan dan Langkah Selanjutnya
Pemprov DKI Jakarta menyadari bahwa program ini merupakan inisiatif besar yang membutuhkan penyempurnaan seiring waktu. Selain meningkatkan kualitas penyediaan makanan bergizi, pemerintah juga berencana mengevaluasi pola distribusi dan dampaknya terhadap ekonomi lokal, termasuk kantin sekolah.
Dengan komitmen untuk terus mendukung kesehatan pelajar melalui akses makanan bergizi, Pemprov DKI Jakarta juga berupaya menjaga keseimbangan ekonomi pihak-pihak terkait. Keberhasilan program MBG diharapkan tidak hanya meningkatkan kesehatan generasi muda, tetapi juga menjadi model yang inklusif bagi pelaksanaan program serupa di daerah lain.
Sebagai informasi, program ini telah menjadi perhatian nasional dan diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi jutaan penerima manfaat di berbagai provinsi. Pemprov DKI Jakarta menegaskan bahwa program ini tetap menjadi prioritas, dengan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan dampak yang maksimal.
