Ruangsidang.com – Presiden Prabowo Subianto angkat suara terkait laporan dugaan penggelapan dana MBG oleh sebuah yayasan berinisial MBN, yang menjadi bagian dari program Makan Bergizi Gratis di wilayah Kalibata, Jakarta Selatan. Dugaan ini muncul setelah salah satu mitra dapur dalam program tersebut melaporkan MBN ke pihak kepolisian.
Saat dimintai keterangan di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Selasa (22/4/2025), Prabowo mengaku belum mengetahui informasi tersebut dan menyatakan akan segera menindaklanjutinya. Ia terlihat terkejut saat mendengar kabar adanya indikasi penyelewengan dana dalam program bantuan makanan tersebut.
“Penggelapan? Nanti saya cek ya. Saya belum tahu,” ujar Prabowo singkat kepada awak media.
Meskipun belum menerima laporan resmi, Prabowo memastikan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam. Ia menegaskan komitmennya untuk menjaga dan mengawal penggunaan dana publik dengan penuh tanggung jawab. Menurutnya, setiap rupiah dari uang negara harus dikelola secara transparan dan akuntabel.
“Pasti diurus. Setiap sen uang rakyat akan kita jaga ya,” tegas Prabowo.
Dugaan penggelapan ini mencuat setelah mitra dapur bernama Ira, yang beroperasi di Kalibata, melaporkan Yayasan MBG ke Polres Metro Jakarta Selatan. Dalam laporan polisi tersebut, disebutkan bahwa nilai dana yang tidak disalurkan mencapai Rp 975.375.000.
Pihak kuasa hukum korban, Danna Harly, menyampaikan bahwa kliennya belum menerima pembayaran hak yang semestinya menjadi bagian dari kerja sama dalam program Makan Bergizi Gratis. Ia menyayangkan sikap yayasan yang diduga tidak menjalankan tanggung jawab sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya.
“Kami selaku kuasa hukum menyesalkan tindakan MBN yang tidak membayarkan sepeser pun hak dari Ibu Ira, selaku mitra dapur Makan Bergizi Gratis di Kalibata,” ujar Danna.
Laporan tersebut telah tercatat dengan Nomor: LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA, yang dibuat pada Kamis (10/4) sekitar pukul 14.11 WIB.
Kasus ini menjadi sorotan publik karena berkaitan dengan program sosial yang bertujuan meningkatkan gizi masyarakat, terutama kelompok rentan. Pemerintah melalui program Makan Bergizi Gratis ingin memastikan bahwa setiap warga, terutama anak-anak sekolah dan kelompok kurang mampu, mendapatkan asupan gizi yang layak.
Adanya laporan penggelapan dana MBG ini dinilai bisa mencederai kepercayaan publik terhadap pelaksanaan program bantuan tersebut. Oleh karena itu, respons cepat dan penyelesaian secara transparan diharapkan dapat mengembalikan kredibilitas pelaksana program serta menjaga integritas lembaga sosial yang terlibat.
Pemerintah pun kini dihadapkan pada tantangan untuk meninjau kembali mekanisme kerja sama dengan pihak ketiga dalam proyek-proyek bantuan publik, agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. Penegakan hukum secara tegas diharapkan menjadi langkah awal dalam menuntaskan dugaan pelanggaran ini.
